Kota Palangka Raya – APBD Palangka Raya DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan I tahun sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Wali Kota mengenai Nota Keuangan APBD murni tahun anggaran 2026, Senin (3/11/2025).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya dan secara umum menerima serta memberikan masukan terhadap Nota Keuangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Dari delapan fraksi tadi semuanya sudah menyampaikan pandangan umum dan menerima naskah pidato pengantar APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Subandi usai rapat di Gedung DPRD Kota Palangka Raya.
Menurut Subandi, sebagian besar pandangan umum menyoroti pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program pelayanan publik.
“Sebagian besar menyarankan agar efisiensi dilakukan pada kegiatan yang tidak terlalu mendesak. Yang penting program-program untuk masyarakat tetap jalan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Baca Juga : DPRD Dorong Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan bagi Masyarakat Pinggiran Palangka Raya
Ia mengatakan, dari sisi keuangan daerah, APBD Kota Palangka Raya tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Nilai belanja daerah turun dari sekitar Rp1,4 triliun menjadi Rp1,2 triliun, disebabkan oleh pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp253 miliar.
“Kami berharap penurunan itu tidak memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tetap harus memprioritaskan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan pemerintah daerah memahami sorotan dan masukan yang disampaikan DPRD.
Menurutnya, Pemko tengah menyiapkan langkah efisiensi di kegiatan yang tidak bersifat mendesak agar program prioritas tetap berjalan.
“Sebagian besar masukan fraksi menekankan efisiensi terhadap belanja yang tidak terlalu urgen, serta memastikan sasaran program tetap pro-rakyat,” kata Arbert.
Ia menambahkan, penurunan dana transfer dari Kementerian Keuangan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program kerja tahun depan.
“Kita maklumi bersama, ada kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran dan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Palangka Raya mengalami pengurangan sekitar Rp253 miliar, jadi ke depan harus benar-benar dicermati kegiatan yang prioritas,” ujarnya.
Rapat paripurna berikutnya dijadwalkan membahas jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi, sebelum dilanjutkan ke pembahasan oleh Badan Anggaran dan masing-masing komisi DPRD.
